Dukungan Teknis Program NAHP

Dukungan Teknis Reformasi Kebijakan Perumahan (RKP)

Merupakan dukungan teknis untuk pembaharuan kebijakan perumahan dalam bentuk paket kegiatan konsultan berupa:

a). Grand Design Housing and Real Estate Information System (HREIS),

b). Capacity Development and Reform Regulation of Secondary Mortage Facility (SMF),

c). Private Public Partnership Affordable Housing (PPP),

d). Consultant Advisory Services for NAHP Project Management Committee (PMC),

e). Non Consulting Services for BP2BT Facilitation Management Services (NCS),

f). BSPS Facilitators Assistance and Coordinators Assistance, Operational Expenditure for The Activities,

g). Project Implementation Unit (PIU) NAHP Consultants Management,

h). Housing Policy Recommendation in Preparation for Housing Grand Design 2020-2045,

i). Affordable Supply-Side Housing Provisioning Study: Strengthening the Role of National Housing Corporation,

j). Policy Strenghtening and Local Government Capacity Building on Housing and Human Settlement (PS-LGCB).

 

Komponen 3 Reformasi Kebijakan Perumahan:

i. Subkomponen 3.1 Pengembangan sistem informasi manajemen dan basis data perumahan yang terpusat (Housing and Real Estate Information System - HREIS).


ii. Subkomponen 3.2 Akses Pembiayaan Perumahan yaitu pengembangan kapasitas dan reformasi regulasi SMF dan pengembangan grand design pembiayaan perumahan (Capacity Development and Reform Regulation of Secondary Mortgage Facility - SMF).


iii. Subkomponen 3.3 Pengembangan dan Reformasi Kebijakan Perumahan / melalui evaluasi kinerja penyelenggaraan perumahan, riset pasar perumahan, serta penyusunan naskah kebijakan bidang penyediaan perumahan (Housing Policy Recommendation in Preparation for Housing Grand Design 2020-2045).


iv. Subkomponen 3.4 Penguatan Peran Perumnas melalui evaluasi peran dan penugasan Perumnas (Affordable Supply-Side Housing Provisioning Study).


v. Subkomponen 3.5 Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pelaksanaan Bidang Perumahan melalui peningkatan kapasitas Pemda dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman (Policy Streghtening and Local Government Capacity Building on Housing and Human Settlement - PS LGCB).

 

vi. Subkomponnen 3.6 Kemitraan antara Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Perumahan Terjangkau (Private Public Partnership Affordable Housing - PPP).